Investasi menjadi salah satu kunci utama bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen dan investasi diproyeksikan tumbuh 6,5–7,5 persen. Target tersebut diarahkan sebagai pijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Target tersebut tentu bukan perkara sederhana. Investasi tidak tumbuh hanya karena pemerintah menetapkan angka atau menawarkan berbagai insentif.
Investor akan mempertimbangkan banyak hal sebelum menempatkan modalnya, mulai dari prospek ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik, kemudahan perizinan, kondisi tenaga kerja, infrastruktur, hingga konsistensi kebijakan pemerintah.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah Indonesia mampu menarik investasi dalam jumlah besar, tetapi apakah Indonesia sudah cukup siap menciptakan iklim usaha yang membuat investor berani menanamkan modal untuk jangka panjang?
Investasi Bukan Sekadar Mengejar Angka
Realisasi investasi Indonesia sebenarnya menunjukkan momentum yang cukup positif. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut telah mencapai 49,5 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.
Angka tersebut memberikan alasan bagi pemerintah untuk optimistis. Namun, besarnya nilai investasi tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh persoalan iklim usaha telah terselesaikan.
Kualitas investasi juga harus menjadi perhatian. Investasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan membangun rantai pasok domestik memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan investasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa investasi 2027 perlu diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan hanya menarik lebih banyak modal, tetapi memastikan modal tersebut masuk ke sektor yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Kepastian Hukum Menjadi Faktor Penentu
Bagi investor, modal adalah keputusan mengenai masa depan. Ketika perusahaan membangun pabrik, membuka jaringan usaha, atau mengembangkan proyek berskala besar, keputusan tersebut biasanya memiliki horizon investasi bertahun tahun bahkan puluhan tahun. Karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.
Investor tentu akan mempertanyakan apakah aturan yang berlaku saat ini akan tetap konsisten beberapa tahun ke depan. Perubahan regulasi yang terlalu sering, perbedaan interpretasi antarinstansi, konflik kewenangan pusat dan daerah, serta proses penyelesaian sengketa yang tidak pasti dapat meningkatkan risiko investasi.
Pemerintah menyadari persoalan tersebut. Dalam kebijakan 2027, penguatan kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, deregulasi, dan koordinasi lintas sektor disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya tidak dapat diukur hanya dari jumlah regulasi yang diterbitkan. Ukurannya adalah apakah pelaku usaha benar-benar merasa proses investasi menjadi lebih mudah, biaya kepatuhan menurun, dan risiko hukum semakin dapat diprediksi.
Politik dan Konsistensi Kebijakan
Selain hukum, stabilitas politik juga menjadi bagian dari perhitungan risiko investasi. Investor tidak selalu menuntut situasi politik yang sepenuhnya tanpa perdebatan. Yang lebih penting adalah adanya stabilitas institusional dan kepastian bahwa perubahan politik tidak secara drastis mengubah arah kebijakan ekonomi.
Bagi dunia usaha, ketidakpastian sering kali lebih mahal daripada tingginya biaya. Pengusaha dapat menghitung pajak, biaya tenaga kerja, harga energi, bahkan suku bunga. Tetapi perubahan kebijakan yang sulit diprediksi jauh lebih sulit dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis.
Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi penting. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa agenda hilirisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, energi, perdagangan, dan investasi memiliki arah yang relatif konsisten. Investor membutuhkan sinyal bahwa kebijakan hari ini masih memiliki relevansi ketika proyek mereka mulai beroperasi beberapa tahun mendatang.
Pengusaha Domestik Juga Harus Diyakinkan
Pembahasan investasi sering kali terlalu berfokus pada investor asing. Padahal, pengusaha domestik memiliki peran yang sama pentingnya. Investasi dalam negeri dapat menjadi indikator apakah dunia usaha benar-benar percaya terhadap prospek ekonomi nasional.
Jika perusahaan lokal memilih menahan ekspansi, menunda pembangunan pabrik, atau menyimpan kas daripada meningkatkan kapasitas produksi, maka hal tersebut merupakan sinyal yang perlu diperhatikan.
Investasi asing dapat masuk melalui proyek besar, tetapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan ekosistem bisnis domestik yang aktif. Karena itu, menciptakan iklim investasi yang baik bukan hanya soal menawarkan insentif kepada investor asing. Pemerintah juga harus memastikan pengusaha domestik memperoleh akses pembiayaan, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta pasar yang cukup untuk melakukan ekspansi.
Temukan lebih banyak
Risiko Global Tetap Mengintai
Target investasi 2027 juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, pergerakan suku bunga global, nilai tukar, serta perubahan rantai pasok internasional dapat memengaruhi keputusan investor.
Pemerintah sendiri memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 berada dalam rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun berada pada kisaran 6,5–7,3 persen. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memasukkan sejumlah risiko makroekonomi dalam perencanaan.
Namun, investor akan tetap melihat apakah stabilitas tersebut benar-benar dapat dipertahankan. Ketika risiko global meningkat, modal akan cenderung mencari negara yang menawarkan kombinasi antara return, stabilitas, dan kepastian. Indonesia harus mampu bersaing bukan hanya dengan negara maju, tetapi juga dengan negara berkembang lain yang sama-sama menawarkan insentif investasi.
Antara Target dan Kepercayaan Investor
Pada akhirnya, target investasi adalah soal kepercayaan. Investor tidak menanamkan modal karena pemerintah menetapkan target tinggi. Mereka berinvestasi karena melihat peluang keuntungan yang sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.
Indonesia sebenarnya memiliki banyak keunggulan: pasar domestik yang besar, sumber daya alam, posisi geografis strategis, bonus demografi, serta peluang hilirisasi. Pemerintah juga telah menunjukkan capaian investasi yang cukup kuat pada 2026.
Namun, keunggulan tersebut harus diikuti dengan kepastian institusional. Jika aturan berubah terlalu cepat, proses hukum sulit diprediksi, perizinan masih terfragmentasi, atau kebijakan antarinstansi tidak sinkron, maka keunggulan struktural Indonesia dapat kehilangan daya saing.
Sebaliknya, apabila reformasi hukum dan perizinan benar-benar dirasakan pelaku usaha, kepercayaan investor dapat meningkat secara lebih berkelanjutan.
Kesimpulan: Investasi Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Insentif
Temukan lebih banyak
Target investasi 2027 merupakan bagian penting dari ambisi pemerintah untuk membawa ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dan investasi yang diproyeksikan tumbuh 6,5– 7,5 persen, pemerintah membutuhkan sektor swasta yang bergerak lebih agresif.
Namun, investasi tidak dapat diperintah untuk tumbuh. Ia lahir dari kepercayaan. Investor akan menempatkan modal ketika mereka percaya terhadap prospek pasar, percaya terhadap stabilitas ekonomi, dan yang paling penting, percaya bahwa aturan main tidak akan berubah secara tidak terduga. Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mengejar nilai realisasi investasi, tetapi membangun ekosistem yang membuat investor ingin bertahan dalam jangka panjang.