Menkeu Purbaya Sebut Retret Kabinet Prabowo Jadi Forum Evaluasi Kebijakan Lintas Kementerian

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut retret Kabinet Merah Putih yang digelar Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), akan difokuskan pada evaluasi kebijakan lintas kementerian, termasuk penajaman program-program unggulan pemerintah ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan singkat kepada wartawan sebelum mengikuti agenda retret kabinet. Ia mengaku belum mengetahui secara detail materi pembahasan karena baru pertama kali mengikuti kegiatan retret dalam format seperti ini.

“Kita mungkin evaluasi semua kebijakan berbagai kementerian. Kelihatannya itu sih. Saya detailnya saya enggak tahu. Datang juga baru pertama kali acara seperti ini,” ujar Purbaya, dikutip dari Breaking News KompasTV.

Terkait persiapan pribadi, Purbaya mengatakan telah mempelajari berbagai isu ekonomi nasional, termasuk kondisi APBN dan sejumlah indikator makroekonomi. Namun, ia menilai kemungkinan besar tidak akan diminta memberikan paparan khusus dalam forum tersebut.

“Wah, saya sudah ngafalin macam-macam. Ngafalin ekonomi, ngafalin APBN, dan macam-macam, tapi kayaknya enggak disuruh ngomong. Ya sudah, santai saja,” katanya.

Saat ditanya apakah retret Kabinet Merah Putih akan secara khusus membahas kondisi ekonomi Indonesia untuk satu tahun ke depan, Purbaya memberi sinyal bahwa fokus utama diskusi mengarah pada evaluasi dan arah program unggulan pemerintahan.

“Sepertinya program-program, kalau lihat dari ininya ya, orang yang disuruh bicara, sebenarnya program-program unggulan ke depan seperti apa,” ujarnya. Retret Kabinet Merah Putih digelar sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo memasuki tahun kedua masa jabatan. 

Sejumlah menteri dijadwalkan memberikan paparan sesuai bidang masing-masing, dengan penekanan pada evaluasi pelaksanaan program dan penajaman kebijakan strategis nasional. Forum ini diharapkan menjadi sarana sinkronisasi kebijakan antarkementerian, termasuk dalam menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah pada 2026.