Pemerintah Kabupaten Berau masih menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, khususnya dari sisi dukungan anggaran.
Tahun anggaran 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau justru mengalami penurunan anggaran yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengungkapkan, total anggaran yang dialokasikan untuk Disbudpar Berau tahun 2026 hanya mencapai Rp 44.876.163.430,50.
Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami peningkatan. Adapun tahun 2024, Disbudpar Berau mendapatkan anggaran sebesar Rp 56.596.236.263. Anggaran tersebut kemudian naik pada tahun 2025 menjadi Rp 68.157.582.975,98. Namun, memasuki tahun 2026, anggaran justru mengalami penurunan drastis hingga kembali ke kisaran Rp 44 miliar. “Kalau dilihat memang cukup jauh penurunannya. Ini tentu berpengaruh pada program dan target yang sudah kami rencanakan,” ujar Samsiah. Lebih lanjut dijelaskannya, anggaran tahun 2026 dialokasikan untuk beberapa pos utama. Untuk kegiatan rutin Disbudpar Berau dialokasikan sebesar Rp 11.980.336.075. Sementara kegiatan Bidang Kebudayaan mendapatkan anggaran Rp 3.971.727.084, dan porsi terbesar dialokasikan untuk Bidang Pariwisata sebesar Rp 28.924.100.470,50.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas diaku Samsiah, Disbudpar harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai target yang sebelumnya telah disusun. Sejumlah program terpaksa diminimalisasi agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Dengan berkurangnya anggaran di Disbudpar, tentu apa yang menjadi target kami harus diminimalisir lagi,” jelasnya. Meski begitu, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan semangat pengembangan pariwisata di Berau.
Ia mendorong seluruh pengelola destinasi wisata yang amenitasnya telah terbangun, agar mulai aktif berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Dicontohkan, destinasi Batu-Batu yang saat ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti plaza kuliner, dermaga wisata, hingga aktivitas susur sungai.
Menurutnya, fasilitas tersebut harus mulai diaktifkan secara maksimal, termasuk penerapan retribusi. “Yang sudah dibangun itu harus menjadi modal awal. Jadi ke depan, kalau ada kekurangan mereka tidak terus bergantung kepada pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menyinggung pengelolaan destinasi seperti Air Panas Asin Pemapak yang telah menerapkan sistem tiket masuk. Pendapatan dari tiket tersebut tentunya dapat dimanfaatkan kembali untuk operasional, retribusi kampung, hingga pengembangan amenitas baru.
Besar harapan keterbatasan anggaran tidak membuat para pengelola destinasi wisata patah semangat. Kondisi ini justru diharapkan mampu memacu lahirnya ide-ide kreatif dan produktif demi menjaga keberlanjutan pariwisata di Bumi Batiwakkal. Sementara itu, Staf Teknis Pengawas Kepariwisataan, Andi Nusyamsi, menuturkan, Dibudpar tahun ini tidak menerima alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Diceritakan, pada awal Januari lalu pihaknya sempat menerima informasi positif terkait adanya rencana dukungan anggaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Berau. Berdasarkan informasi awal yang diterima, Dispar Kaltim disebut telah memberikan sinyal persetujuan alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan sektor pariwisata di Berau. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung sejumlah program strategis yang telah direncanakan sebelumnya oleh Disbudpar Berau.
“Berdasarkan informasi terakhir kita akan menerima mendapatkan anggaran Rp7 miliar, tapi ternyata ditunda dulu,” ujarnya. Setelah pihaknya melengkapi berbagai data administrasi dan persyaratan yang diminta sebagai tahapan lanjutan, muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran.
Kebijakan tersebut berdampak pada perubahan prioritas belanja dan berimbas langsung pada alokasi dana ke daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran di pusat secara otomatis memengaruhi kebijakan transfer anggaran dari provinsi ke kabupaten, termasuk dana yang sebelumnya telah diinformasikan untuk sektor pariwisata di Berau. Akibatnya, anggaran yang sempat dijanjikan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. “Itu berimbas pada perubahan kebijakan, sehingga dana tersebut belum jadi direalisasikan oleh pihak provinsi,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya harus menyesuaikan kembali perencanaan program dan kegiatan pengembangan kebudayaan serta pariwisata agar tetap berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Sejumlah rencana pengembangan destinasi wisata maupun kegiatan promosi pariwisata yang sebelumnya disusun dengan asumsi adanya dukungan anggaran eksternal pun terpaksa ditunda.
Ke depan pihaknya tetap berupaya menjaga keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta memperkuat kerja sama dan kolaborasi lintas sektor sembari menunggu kepastian dan kejelasan kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki harapan besar untuk membangun Berau secara lebih cepat dan merata. Namun di sisi lain, terdapat persoalan signifikan yang harus dihadapi, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Kita punya harapan besar membangun Berau secara cepat, tetapi kita juga dihadapkan pada persoalan yang sangat signifikan, salah satunya pengurangan transfer ke daerah yang cukup besar. Karena itu, kita harus melakukan efisiensi program dengan sangat seksama,” ujarnya. Ia mengaku kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program pembangunan terpaksa ditunda. Meski demikian, Muhammad Said memastikan bahwa program-program tersebut tidak dibatalkan dan tetap akan dilanjutkan kembali pada tahun 2027.
Menurutnya, peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sangat penting dalam memastikan setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami harap semua OPD berkontribusi menyusun program yang tepat sasaran. Tujuan akhirnya bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera dengan program yang ada,” katanya. (aja/sam)
Comments powered by CComment