Radar Bromo - Anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo bakal bertambah. Yang menarik, penyebabnya karena Pemkab Probolinggo membuat kebijakan untuk menekan anggaran makanan dan minuman (mamin).
Kebijakan ini dilakukan berdasarkan instruksi Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto. Ugas meminta agar OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo menekan anggaran mamin.
Hasilnya, ada anggaran sekitar Rp 7 miliar dari kebijakan itu. Anggaran inilah yang kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo.
Ugas mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk mempelajari aturan yang ada. Termasuk aturan tentang penganggaran. Contohnya, honor narasumber agar diserahkan sesuai aturan yang ada.
Dalam aturannya, narasumber lokal honornya 50 persen dari narasumber luar daerah. Sementara narasumber luar daerah honornya diberikan 100 persen.
”Karena sebelumnya pernah terjadi, narasumber harus mengembalikan kelebihan nilai honor yang telah diterima. Saya tidak ingin, apa yang telah diterima nantinya harus dikembalikan. Jadi, saya dan tim meminta untuk mmepelajari aturan yang ada dan diterapkan,” katanya usai pelantikan Pj Sekda Kabupaten Probolinggo di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Rabu (4/10).
Yang terbaru, dirinya berkoordinasi dengan badan keuangan untuk dapat meminimalisasi atau menekan anggaran mamin yang ada.
Menurutnya, tidak semua pertemuan atau rapat koordinasi (rakor), harus menyediakan mamin.
Jika pertemuan hanya digelar beberapa jam, maka OPD cukup menyediakan kotak kue atau snack. Jika pertemuannya sampai 8 jam, baru diperbolehkan menambah makan (kotak nasi).
Begitu diterapkan, menurut Ugas, anggaran sebesar Rp 7 miliar berhasil disisihkan dari anggaran mamin. Dan selanjutnya, anggaran itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
”Dari itu, ada anggaran sekitar Rp 7 miliar yang dapat disisihkan. Kalau anggaran Rp 7 miliar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo, tanggungan-tanggungan pembangunan akan cepat tuntas,” ungkapnya.
Ugas menambahkan, dirinya juga menugaskan pada kepala OPD untuk segera meneliti dan mencermati kembali angka-angka anggaran kegiatan.
Terutama semua program harus berdampak. Seperti halnya aturan pemberian honor narasumber. Dengan menyisihkan nilai honor narasumber, sudah puluhan miliar dapat disisihkan.
Comments powered by CComment